Spilltekno – Di era digital saat ini, keberadaan informasi yang akurat dan berkualitas semakin terancam oleh maraknya misinformasi dan hoaks. Untuk memastikan ekosistem media tetap sehat, Pedoman Publisher Rights bagi platform digital telah diterbitkan sebagai regulasi yang mengatur hubungan antara perusahaan media dan platform digital.
Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang lebih adil antara perusahaan media dan raksasa teknologi seperti Google, Meta, dan TikTok. Dengan adanya aturan ini, kamu sebagai konsumen berita juga akan lebih diuntungkan karena bisa mendapatkan informasi yang lebih kredibel dan terpercaya.
Lalu, apa saja yang diatur dalam pedoman ini? Apakah ada sanksi bagi platform digital yang melanggar? Simak ulasannya berikut ini!
Apa Itu Pedoman Publisher Rights Bagi Platform Digital?
Pedoman Publisher Rights merupakan kebijakan yang dibuat untuk memastikan bahwa perusahaan media mendapatkan haknya ketika konten jurnalistik mereka digunakan oleh platform digital. Hal ini penting karena selama ini, banyak platform digital yang memanfaatkan berita dari media tanpa memberikan kompensasi yang adil.
Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, pedoman ini bertujuan menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Pedoman ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi publisher maupun platform digital agar bisa menciptakan kerja sama yang lebih baik dalam mendukung jurnalisme berkualitas,” kata Nezar saat peluncuran kebijakan ini di Kantor Komdigi pada 10 Maret 2025.
Dengan adanya pedoman ini, perusahaan media bisa mendapatkan kompensasi yang layak atas konten yang mereka produksi. Sementara itu, platform digital diharapkan bisa lebih transparan dalam menampilkan konten berita di layanan mereka.
Isi Pedoman Publisher Rights: Apa yang Diatur?
Dalam pedoman ini, ada beberapa poin utama yang menjadi fokus, yaitu:
1. Mekanisme Kerja Sama antara Media dan Platform Digital
Kerja sama antara media dan platform digital harus dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian ini mencakup beberapa aspek, antara lain:
- Lisensi Berbayar: Platform digital harus memberikan kompensasi kepada perusahaan media jika ingin menggunakan konten berita mereka.
- Bagi Hasil: Pembagian pendapatan dari iklan atau monetisasi konten jurnalistik di platform digital.
- Berbagi Data Agregat Pengguna: Platform digital harus berbagi data pengguna terkait berita yang mereka tampilkan agar perusahaan media bisa memahami audiens mereka dengan lebih baik.
- Bentuk Kerja Sama Lain yang Disepakati: Poin ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan media dan platform digital dalam membuat model kerja sama yang paling sesuai.
2. Siapa yang Berhak Mendapatkan Manfaat dari Pedoman Ini?
Pedoman Publisher Rights memberikan manfaat bagi tiga kelompok utama:
- Perusahaan media yang sudah memiliki kerja sama dengan platform digital
- Perusahaan media yang belum bekerja sama, tetapi memiliki konten berkualitas
- Platform digital yang beroperasi di Indonesia
Dengan adanya pedoman ini, perusahaan media yang belum memiliki kerja sama dengan platform digital tetap bisa mendapatkan haknya, sehingga lebih banyak media independen yang bisa berkembang.
3. Bagaimana Jika Terjadi Sengketa?
Jika terjadi perselisihan antara media dan platform digital, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui mekanisme alternatif, seperti:
- Konsultasi dan negosiasi
- Mediasi dan konsiliasi
- Arbitrase atau penilaian oleh ahli independen
Pendekatan ini diharapkan bisa mencegah konflik yang berlarut-larut dan memberikan solusi yang lebih adil bagi kedua belah pihak.
Apakah Ada Sanksi untuk Platform Digital yang Melanggar?
Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pedoman ini mengatur sanksi bagi platform digital yang tidak mematuhinya?
Jawabannya, tidak secara langsung. Pedoman Publisher Rights lebih menekankan pada kerja sama berbasis kesepakatan antara perusahaan media dan platform digital. Jika terjadi pelanggaran, penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme Business to Business (B2B).
Namun, bukan berarti platform digital bisa semena-mena. Ada aturan lain yang bisa digunakan untuk menjerat platform digital yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Pemerintah juga terus memantau implementasi kebijakan ini agar semua pihak menjalankannya dengan baik.
Apa Dampaknya bagi Industri Media dan Platform Digital?
Penerapan Pedoman Publisher Rights akan membawa sejumlah dampak positif bagi industri media dan platform digital di Indonesia. Berikut beberapa di antaranya:
1. Keberlanjutan Media Lokal
Dengan adanya kompensasi yang adil, perusahaan media lokal bisa lebih berkembang dan tetap memproduksi berita yang berkualitas.
2. Transparansi dan Keadilan dalam Penyebaran Konten
Platform digital harus lebih transparan dalam mengelola konten berita dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua media.
3. Memerangi Misinformasi dan Hoaks
Jurnalisme berkualitas adalah kunci untuk melawan penyebaran informasi palsu. Dengan ekosistem media yang lebih sehat, kamu bisa mendapatkan berita yang lebih akurat dan terpercaya.
4. Kolaborasi yang Lebih Baik antara Media dan Platform Digital
Pedoman ini membuka peluang bagi media dan platform digital untuk bekerja sama dalam menciptakan model bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak.
Tantangan dalam Implementasi Pedoman Publisher Rights
Meskipun kebijakan ini membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:
- Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas
Karena tidak ada sanksi langsung, platform digital yang besar mungkin saja tidak mengikuti pedoman ini secara optimal. - Negosiasi yang Tidak Seimbang
Perusahaan media kecil bisa saja kesulitan dalam bernegosiasi dengan raksasa teknologi seperti Google atau Meta. - Adaptasi Teknologi
Platform digital perlu menyesuaikan sistem mereka agar bisa mematuhi aturan terkait berbagi data dan transparansi konten.
Namun, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, media, dan platform digital, tantangan ini bisa diatasi secara bertahap.
Perbandingan Pedoman Publisher Rights Indonesia dengan Negara Lain
Untuk memahami dampak lebih luas dari Pedoman Publisher Rights bagi platform digital, ada baiknya melihat bagaimana aturan serupa diterapkan di negara lain. Beberapa negara telah lebih dulu mengimplementasikan kebijakan terkait hak publisher dalam ekosistem digital, di antaranya:
1. Australia: News Media Bargaining Code
Australia menjadi salah satu pelopor dalam menerapkan aturan yang mewajibkan platform digital seperti Google dan Facebook untuk membayar perusahaan media atas penggunaan berita mereka. Kebijakan ini diberlakukan melalui News Media Bargaining Code yang mulai berlaku pada tahun 2021.
Poin utama dari kebijakan ini:
- Platform digital wajib melakukan negosiasi dengan perusahaan media terkait kompensasi.
- Jika tidak ada kesepakatan, pemerintah bisa turun tangan melalui mekanisme arbitrase yang mengikat.
- Beberapa perusahaan media besar mendapatkan keuntungan signifikan dari kebijakan ini, meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya bagi media kecil.
2. Uni Eropa: EU Copyright Directive
Uni Eropa menerapkan EU Copyright Directive, yang juga dikenal sebagai Pasal 15 atau “Hak Terkait bagi Penerbit Pers”. Regulasi ini mengharuskan platform digital untuk mendapatkan izin atau memberikan kompensasi kepada media jika mereka menggunakan potongan berita dalam layanan mereka.
Dampak utama dari kebijakan ini:
- Google sempat mengancam untuk menghentikan layanan Google News di beberapa negara karena aturan ini.
- Beberapa media mendapat kesepakatan lisensi dengan platform digital untuk memperoleh bayaran atas penggunaan konten mereka.
- Masih ada tantangan dalam implementasi, terutama terkait bagaimana kompensasi dihitung dan diberikan.
3. Kanada: Online News Act
Kanada juga mengadopsi regulasi yang mirip dengan Australia, yang disebut Online News Act. Dalam aturan ini, platform digital harus bernegosiasi dan mencapai kesepakatan dengan perusahaan media untuk membayar penggunaan berita mereka.
Tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini:
- Meta (Facebook) sempat memblokir konten berita dari media Kanada di platformnya sebagai bentuk protes terhadap regulasi ini.
- Pemerintah Kanada tetap mendorong implementasi regulasi dengan berbagai negosiasi dan solusi alternatif.
Dari berbagai contoh di atas, terlihat bahwa meskipun regulasi semacam ini membawa manfaat bagi industri media, platform digital cenderung merespons dengan kebijakan yang dapat berdampak pada akses berita di internet. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam menerapkan Pedoman Publisher Rights bagi platform digital agar kebijakan ini benar-benar berjalan efektif.
Bagaimana Platform Digital Menanggapi Pedoman Publisher Rights?
Setelah diterbitkannya pedoman ini, muncul pertanyaan besar: Bagaimana reaksi platform digital seperti Google, Meta, dan TikTok?
Sejauh ini, beberapa kemungkinan respons dari platform digital meliputi:
- Membentuk Kesepakatan dengan Media
Platform digital bisa mengikuti langkah yang dilakukan di beberapa negara lain dengan menjalin perjanjian bisnis dengan perusahaan media yang ada di Indonesia. Ini bisa berbentuk pembayaran lisensi berbayar atau bagi hasil dari pendapatan iklan. - Menerapkan Algoritma yang Lebih Transparan
Salah satu poin penting dalam pedoman ini adalah transparansi dalam bagaimana konten berita disebarluaskan. Platform digital mungkin perlu melakukan perubahan dalam algoritma mereka agar lebih adil dalam menampilkan berita dari berbagai media. - Menolak untuk Mematuhi Pedoman
Seperti yang terjadi di Kanada dan Australia, ada kemungkinan beberapa platform digital enggan mematuhi aturan ini dan mengambil langkah drastis, seperti membatasi akses berita di platform mereka.
Langkah yang diambil oleh platform digital nantinya akan menentukan seberapa efektif Pedoman Publisher Rights bagi platform digital dalam membangun ekosistem media yang lebih adil di Indonesia.
Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Pedoman Publisher Rights
Agar Pedoman Publisher Rights bisa berjalan efektif, tidak hanya platform digital dan perusahaan media yang harus berperan, tetapi juga pemerintah dan masyarakat.
1. Peran Pemerintah
Pemerintah harus memastikan bahwa pedoman ini diterapkan secara efektif dengan langkah-langkah berikut:
- Mengawasi negosiasi antara media dan platform digital agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi perusahaan media yang merasa haknya dilanggar.
- Menyesuaikan regulasi jika ditemukan kelemahan dalam implementasi pedoman ini di lapangan.
2. Peran Masyarakat
Sebagai konsumen berita, kamu juga bisa berkontribusi dalam menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dengan cara:
- Mendukung media yang kredibel dengan berlangganan atau membaca berita dari sumber terpercaya.
- Menghindari penyebaran hoaks dan disinformasi, terutama di media sosial.
- Mengedukasi orang lain tentang pentingnya jurnalisme berkualitas dalam kehidupan sehari-hari.
Pedoman Publisher Rights bagi platform digital merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem media yang lebih adil, di mana perusahaan media mendapatkan kompensasi yang layak atas konten yang mereka hasilkan. Dengan adanya pedoman ini, jurnalisme berkualitas di Indonesia bisa terus berkembang, sementara platform digital harus lebih transparan dalam menyajikan konten berita.
Meskipun tidak ada sanksi langsung dalam pedoman ini, ada mekanisme penyelesaian sengketa yang bisa digunakan jika terjadi pelanggaran. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana pedoman ini diterapkan dengan efektif, terutama dalam negosiasi antara perusahaan media dan platform digital.
Kini, saatnya semua pihak bekerja sama untuk memastikan pedoman ini benar-benar membawa perubahan positif bagi dunia jurnalisme di Indonesia. Bagaimana menurutmu? Apakah kebijakan ini sudah cukup adil atau masih perlu perbaikan lebih lanjut? Bagikan pendapatmu di kolom komentar! Spilltekno
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News dan Saluran Whatsapp Channel