Spilltekno – Gelombang dukungan dari warganet mengalir deras untuk ’17+8 Tuntutan Rakyat’, sebuah inisiatif yang digagas sejumlah tokoh publik. Tuntutan ini lahir sebagai respons atas aksi demonstrasi yang sebelumnya dilakukan masyarakat kepada DPR dan pemerintah. Harapannya? Perubahan yang nyata dan segera! Dukungan online terus membanjiri, seiring dengan keinginan masyarakat untuk suaranya lebih didengar.
Dari Mana Datangnya ’17+8 Tuntutan Rakyat’?
Munculnya ’17+8 Tuntutan Rakyat’ bisa dibilang merupakan buah dari aksi demonstrasi yang sempat ramai di akhir Agustus lalu. Masyarakat dari berbagai kalangan turun ke jalan, menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja DPR dan pemerintah. Aksi ini kemudian memicu diskusi panjang lebar, hingga akhirnya sejumlah tokoh publik dan masyarakat sipil merumuskan daftar tuntutan yang dianggap paling mewakili aspirasi rakyat. Banyak yang merasa suara mereka kurang didengarkan oleh para pengambil keputusan. Seorang analis politik (yang minta namanya dirahasiakan) bilang, “Masyarakat merasa butuh tindakan nyata untuk memastikan suara mereka didengar.”
Siapa Saja yang Ada di Baliknya?
Inisiatif ’17+8 Tuntutan Rakyat’ ini dimotori oleh tujuh tokoh publik dengan latar belakang berbeda-beda. Ada Jerome Polin, YouTuber yang terkenal dengan konten matematika edukatifnya; Andovi da Lopez, aktor sekaligus komedian; Salsa Erwina Hutagalung, seorang konten kreator dan aktivis; Abigail Limuria, salah satu pendiri What Is Up Indonesia?; Fathia Izati Malaka, musisi yang juga aktif dalam kegiatan sosial; Andhyta F Utami, ekonom yang fokus pada isu lingkungan; dan Cheril Marella, seorang jurnalis. Dengan latar belakang yang beragam ini, mereka bisa merumuskan tuntutan yang komprehensif dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Kami merasa terpanggil untuk ikut menyuarakan apa yang dirasakan banyak orang. Ini adalah upaya bersama untuk menciptakan perubahan yang lebih baik,” ungkap Salsa Erwina Hutagalung.
Apa Saja Isi Tuntutan Tersebut?
’17+8 Tuntutan Rakyat’ ini dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya: ada tuntutan jangka pendek dan tuntutan jangka panjang. Tujuannya jelas, supaya ada target yang jelas dan terukur bagi para pemangku kebijakan.
Tuntutan Jangka Pendek: Harus Kelar Sebelum 5 September 2025!
Ada 17 poin dalam tuntutan jangka pendek ini, yang intinya mendesak tindakan cepat dari DPR, pemerintah, kepolisian, dan TNI. Beberapa poin penting di antaranya adalah pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus Affan Kurniawan dan korban kekerasan HAM selama demonstrasi, menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, membebaskan para demonstran yang ditahan, serta meminta transparansi anggaran DPR. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya penegakan disiplin internal di tubuh TNI dan komitmen untuk tidak memasuki ranah sipil selama krisis demokrasi. “Tuntutan jangka pendek ini adalah langkah-langkah yang harus segera diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik,” kata Andovi da Lopez. Masyarakat juga menuntut pemerintah untuk menjamin upah yang layak bagi seluruh pekerja dan mengambil langkah-langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
Tuntutan Jangka Panjang: Target Selesai 31 Agustus 2026
Sementara itu, delapan tuntutan jangka panjang lebih fokus pada reformasi struktural yang mendalam, dengan target selesai pada 31 Agustus 2026. Di antaranya adalah reformasi DPR dan partai politik, penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, pengesahan dan penegakan UU Perampasan Aset Koruptor, reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis, mengembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian, memperkuat Komnas HAM, dan meninjau ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. “Reformasi jangka panjang ini sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel,” tegas Andhyta F Utami. Reformasi ini dianggap fundamental untuk membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Soalnya, berdasarkan data terbaru, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara terus menurun.
Bagaimana Reaksi Netizen?
Setelah ’17+8 Tuntutan Rakyat’ dipublikasikan di media sosial, respons positif dari netizen langsung membanjiri. Banyak yang memuji inisiatif ini sebagai representasi nyata dari aspirasi rakyat. Unggahan berisi daftar tuntutan ini pun viral dan dibagikan luas. Bahkan, ada netizen yang membandingkan kinerja para tokoh publik ini dengan anggota DPR. “Kerja mereka via WA semalam melebihi kinerja 580 anggota DPR selama 5 tahun,” tulis seorang pengguna Twitter dengan akun @aphenism. “Semoga tuntutan ini bisa jadi masukan bagi para pemangku kebijakan,” ujar pengguna Instagram dengan akun @indonesia_maju. Meski begitu, ada juga beberapa yang skeptis dan mempertanyakan efektivitas tuntutan ini dalam mengubah kebijakan pemerintah.
Sampai saat ini, pemerintah dan DPR belum memberikan tanggapan resmi terkait ’17+8 Tuntutan Rakyat’. Namun, isu ini diperkirakan akan menjadi agenda pembahasan penting dalam waktu dekat, mengingat besarnya dukungan publik yang berhasil dikumpulkan. Keberhasilan inisiatif ini nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan para tokoh publik dan masyarakat sipil untuk terus mengawal dan mendesak para pemangku kebijakan agar memenuhi tuntutan tersebut. Spilltekno
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News dan Saluran Whatsapp Channel