Spilltekno – Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari Google. Keputusan ini mengukuhkan denda sebesar Rp 202,5 miliar terhadap raksasa teknologi tersebut. Perkara ini terkait dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan.
Denda tersebut berasal dari isu Google Play Billing. KPPU sebelumnya menemukan indikasi praktik monopoli terkait sistem pembayaran ini. Kebijakan Google dianggap merugikan pengembang aplikasi lokal.
Angka Rp 202,5 miliar bukanlah jumlah yang kecil bagi perusahaan manapun. Denda ini menjadi sinyal kuat penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sanksi ini menegaskan pentingnya keadilan dalam ekosistem digital.
Putusan kasasi ini dijatuhkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Majelis diketuai oleh Syamsul Ma’arif. Anggota majelisnya adalah Nurul Elmiyah dan Nani Indrawati.
Keputusan penting ini diambil pada tanggal 10 Maret 2026. Dengan penolakan kasasi ini, sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetap berlaku. Ini berarti Google harus mematuhi putusan tersebut tanpa banding lebih lanjut.
Penolakan kasasi ini tentu berdampak signifikan bagi operasional Google di Indonesia. Perusahaan teknologi lain juga akan mencermati putusan ini dengan seksama. Ini bisa menjadi preseden penting untuk kasus serupa di masa depan.
KPPU telah berhasil mempertahankan keputusannya di tingkat tertinggi. Ini menunjukkan komitmen serius dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Putusan ini mengirimkan pesan jelas kepada semua pelaku pasar digital.
Amar putusan kasasi secara singkat menyatakan “tolak”. Informasi ini dapat dilihat dari situs web resmi Mahkamah Agung. Ini menandakan bahwa proses hukum terkait denda Google telah mencapai babak akhir.
Ikuti terus berita teknologi lainnya hanya di Spilltekno
