TikTok Kena Getah, Didenda Belasan Miliar Rupiah! Kenapa?

ℹ️

ALL TYPE CASE PULOKA BLUDRU CEK DESKRIPSI VENUS ACC

ALL TYPE CASE PULOKA BLUDRU CEK DESKRIPSI VENUS ACC

Softcase bludru elegan dengan penyanggah & desain square edges. Nyaman digenggam, anti air, mudah dibersihkan. Tersedia untuk banyak tipe HP!

Lihat Produk

Spilltekno – TikTok baru saja kena getah! Perusahaan pemilik aplikasi video pendek itu didenda hingga belasan miliar rupiah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Gara-garanya, TikTok dianggap telat melaporkan pembelian saham mayoritas di Tokopedia. Waduh, kok bisa?

ℹ️

AMIYO Tablet Edukasi Anak A15Pro 4/64GB 2Camera Wifi/Hotspot Only 8 inchi IPS Screen 4500MaH Tablet Anak Murah /Tablet Edukasi

AMIYO Tablet Edukasi Anak A15Pro 4/64GB 2Camera Wifi/Hotspot Only 8 inchi IPS Screen 4500MaH Tablet Anak Murah /Tablet Edukasi

Tablet edukasi Amiyo 8" Android 13, RAM cepat, kamera depan & belakang, baterai 4500mAh. Sudah termasuk case, stylus, dan konten edukatif anak. Spilltekno

Lihat Produk

Kronologi: Dari Akuisisi Sampai Keterlambatan Laporan

TikTok “Caplok” Tokopedia

Jadi, begini ceritanya. Di tahun 2024, TikTok bikin gebrakan dengan membeli 75,01% saham Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Langkah ini diambil supaya TikTok Shop bisa balik lagi ke Indonesia, setelah sempat dilarang. Nah, sisa saham Tokopedia, sekitar 24,99%, masih tetap dipegang sama PT GoTo Gojek Tokopedia.

Telat Lapor, Padahal Ada Batas Waktunya

Secara hukum, transaksi “caplok” saham ini sah pada 31 Januari 2024. Aturannya, TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd – sebagai pihak yang membeli saham – wajib lapor ke KPPU paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal tadi. Artinya, batas waktunya 19 Maret 2024. Sayangnya, laporan itu nggak masuk tepat waktu.

KPPU Mulai Bergerak

Awalnya, KPPU menerima laporan akuisisi dari TikTok Pte Ltd. Tapi, masalahnya, bukan perusahaan itu yang resmi membeli saham Tokopedia. Seharusnya, laporan datang dari TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd, perusahaan yang memang dibentuk khusus buat transaksi ini. Karena telat, KPPU akhirnya membatalkan laporan dari TikTok Pte Ltd pada 7 Agustus 2024. Sehari kemudian, KPPU langsung mulai menyelidiki kenapa TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd telat kasih kabar.

Kenapa Didenda Sampai Rp 15 Miliar?

Pelanggaran Administrasi, Meski Akuisisi Oke

Meski KPPU sebenarnya sudah menyetujui pembelian Tokopedia oleh TikTok (dengan beberapa syarat), dan menilai transaksi ini nggak akan merugikan persaingan usaha, keterlambatan laporan tetap dianggap salah. Kata Kepala Biro Humas KPPU, Deswin Nur, “Persetujuan bersyarat itu nggak menghilangkan kewajiban administratif. Laporan tetap harus disampaikan tepat waktu oleh perusahaan yang mengakuisisi.”

Peran Penting TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd

KPPU juga menyoroti peran TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd, yang dibentuk khusus buat transaksi ini. KPPU khawatir, perusahaan semacam ini bisa disalahgunakan buat menghindari aturan hukum. Mereka menghitung, TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd telat lapor selama 88 hari kerja.

TikTok Membela Diri, Dapat Keringanan?

Ngaku Salah dan Kooperatif

Selama persidangan, pihak TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd mengakui memang telat lapor. Mereka nggak membantah temuan KPPU dan bersikap baik selama pemeriksaan. “Pengakuan kesalahan dan sikap kooperatif ini jadi salah satu alasan sanksinya diringankan,” kata Deswin Nur.

Nggak Pernah Melanggar Sebelumnya

Selain itu, KPPU juga mempertimbangkan fakta bahwa TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd belum pernah melanggar aturan sebelumnya. Jadi, keterlambatan ini dianggap sebagai yang pertama kali.

Pesan Penting dari KPPU

KPPU menegaskan, mereka akan terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban laporan merger dan akuisisi. Denda untuk TikTok Nusantara (SG) Pte Ltd ini jadi peringatan keras buat semua perusahaan yang terlibat dalam transaksi serupa.

Denda Rp 15 miliar itu harus dibayar ke negara dalam 30 hari setelah putusan KPPU berkekuatan hukum tetap. Kasus ini jadi pelajaran penting buat TikTok dan perusahaan lain, supaya lebih hati-hati dan teliti dalam mengikuti aturan persaingan usaha di Indonesia.

Ke depannya, KPPU akan terus mengawasi setiap transaksi merger dan akuisisi yang berpotensi memengaruhi persaingan usaha di Indonesia. Tujuannya, menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil, serta melindungi konsumen. Masyarakat juga diharapkan ikut memantau praktik bisnis yang mencurigakan.